Oleh: Albayyinah Putri, S.T., M.S.
(Guru Sekolah Swasta Islam)

Bisa gak sih kita berhitung, berapa banyak kelompok, golongan ataupun partai yang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di sistem demokrasi saat ini, baik secara nasional maupun global? Sudah pasti banyak sekali. Di mulai dair gerakan sosial, pendidkan, lingkungan, agama ataupun politik. Namun, bisa kita lihat, bahwa gerakan-gerakan tersebut dibuat secara terpisah sesuai kebutuhan ataupun aspek yang sedang diperjuangkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah gerakan seperti ini bisa dikatakan ideal untuk kebutuhan masyarakat? Hal tersebut bisa dibuktikan dari idealitas yang dibawa oleh sistem tatanan negara saat ini dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Semua bisa terlihat dari bagaimana keadilan yang belum merata, kesenjangan sosial, kesejahteraan yang minim, pendidikan yang kurang bagi masyarakat,dan masih banyak problematika yang lainnya.

Selama 81 tahun Indonesia dinyatakan merdeka, ditinjau dari dasar negara Pancasila dan UUD 1945, yang salah satu di antaranya menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, namun hal tersebut belum rata dirasakan oleh rakyat Indonesia. Setelah kepemimpinan presiden terbaru, sudah banyak tuntutan dan protes yang diberikan rakyat. Antara lain adalah demonstrasi pada akhir Austus 2025 dengan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, yang meliputi hal-hal mendesak seperti pengusutan kekerasan aparat, pembebasan demonstran yang ditahan, serta pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR serta reformasi institusi struktural seperti DPR, Polri, Parpol, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset (Kompas.TV 6/9/2025). Selain itu, baru-baru ini demonstrasi dilakukan kembali oleh segenap mahasiswa Indonesia yang bergabung dengan beberapa golongan masyarakat dan membawa lima tuntutan utama (Lima Perintah Rakyat / LAPAR) yang mengangkat isu lingkungan, ekonomi, pendidikan dan layanan dasar, reformasi hukum serta kebebasan dan HAM (Kompas.com 28/10/2026).

Di tengah banyaknya tuntutan masyarakat tersebut dan beberapa kali rakyat meminta agar para pejabat dan pemimpin negara menemui mereka dan berdialog secara langsung saat demonstrasi dilakukan, justru membuktikan bahwa penguasa tidak menemui rakyatnya secara langsung. Bahkan benturan rakyat dengan aparat setiap kali demonstrasi dilakukan selalu saja terjadi. Tidak hanya gerakan langsung saja, suara di media sosial pun dibungkam dan diganggu oleh para buzzer dengan hoax yang mereka buat.

Ternyata berkali-kali dilakukan demonstrasi setelah kepemimpinan baru, tuntutan masyarakat masih belum terwujud semua. Jika kita tarik ke masa-masa kepemimpinan sebelumnya, banyak sekali permasalahan sejak dulu sampai sekarang masih belum bisa terselesaikan, misalnya angka kemiskinan, korupsi yang terus menggurita, Tingkat pengangguran yang terus bertambah di setiap tahunnya, dan kasus-kasus lainnya terus berkembang di Tengah perkembangan zaman. Zaman dan teknologi yang terus berkembang, bukan membuat taraf berfikir masyarakat dan pejabat meningkat, tapi malah kita dipaksa untuk stuck dengan permasalah dan penyelesaian yang di situ-situ saja. Sebenarnya apakah kit aini sadar, kalua kita hanya terus berada di kolam yang sama? Kita terus sibuk menguras kolam yang sama karena airnya terus kotor namun tetap diisi dengan sumber air yang sama kotornya. Kita tidak mencoba mencari sumber air yang kotor itu karena apa dan sumber air bersih lainnya. Sepertinya analogi ini cocok sekali jika kita memaksa memperbaiki demokrasi menjadi “lebih baik”

Sebagai seorang Muslim kita meyakini bahwa Islam itu adalah pedoman hidup kita dengan landasan yang jelas yaitu Al-Qur’an dan As-sunnah. Namun tidak banyak yang menganggap pedoman hidup ini juga termasuk pedoman dalam penyelesaian problematika umat di level tatanan negara. Demokrasi terlahir dari sistem kapitalisme yang aqidahnya adalah sekularisme, jelas menjauhkan permasalahan kehidupan dengan perkara yang berbau agama ataupun spiritual. Sistem ini dianggap berhasil di negara-negara maju dalam bidang pendidikan dan teknologi jika dijalankan dengan cara yang benar, dan akan menyejahterakan masyarakat. Padahal keberhasilan itu hanyalah kulit yang hampir kropos, jika kita lihat dalamnya seberapa banyak kerusakan tatanan sosial yang rusak di sana? Rusaknya moral, nilai kemanusiaan, tekanan hidup, biaya hidup dan masih banyak sekali. Sama sekali tidak ideal dan tidak sesuai dengan kebutuhan manusia secara fitrah. Jika demokrasi ini kita perjuangkan kebaikannya dengan Islam apakah bisa? Apakah ada kebaikan yang bisa kita ambil dalam menjalani kehidupan di sistem ini?

Semua itu kita kembalikan dari mana Islam itu berasal dan dari mana demokrasi itu lahir. Umat Muslim seharusnya menyadari, jika gagasan-gagasan yang lahir dari pemikiran Barat dan bisa mempengaruhi point of view kita sebagai seorang Muslim, mengandung Aqidah lain selain Islam, itu tidak dibenarkan untuk kita ambil. Apalagi kita ambil sebagai pengatur kehidupan kita dalam menjalani amal perbuatan di keseharian kita. Bagaiman akita mau menjalankan syari’at Islam di keseharian kita dan bagaimana jika kita mau ber-amar ma’ruf nahi munkar jika aturan yang memayungi kita adalah terlahir dari sebuah kemungkaran? Jelas tidak ideal, Fikrah demokrasi yang terlahir dari Aqidah sekularisme, selamanya akan tetap menggunakan thariqah atau metode dari ideologi itu sendiri. Sampai kapanpun, sistem ini tidak bisa berdiri dengan landasan Islam, karena eksistensi mereka berdiri di atas sebuah kebebasan termasuk dalam pembuatan hukum. Manusia bahkan makhluk hidup di dunia ini, tidak akan merasa dipenuhi kebutuhannya secara menyeluruh, jika hukum yang diterapkan berasal dari kesepakatan beberapa orang, karena yang merasakan manfaatnya hanya sebagian orang itu saja. Ideologi seperti kapitalisme dan sosialisme, jika ingin diterapkan di tengah-tengah umat, mereka punya SOP nya untuk menjaga keaslian gagasan mereka, sehingga ide dan metode yang mereka gunakan harus terlahir dari ideologi mereka, karena itulah cara kerja sebuah ideologi jika ingin bertahan. Penyelesaian problematika umat dengan ideologi yang bathil hanya akan menimbulkan masalah dan bentrokan baru di tengah umat. Sudah seharusnya landasan aturan di tengah umat bersifat baku, tidak bisa dikompromikan, yang bisa kita adjust adalah pengembangan dalam melihat permasalahannya, sehingga tidak ada kompromi perihal bathil dan haq, keduanya jelas berbeda.

Dari pembahasan di atas, kita jadi memahami bahwa demokrasi Islam atau demokrasi yang Islami itu tidak akan pernah terwujud, karena kedudukan demokrasi dan Islam saja itu jelas berbeda. Jika kita melihat dari sumber ideologi berasal, maka Islam lah menjadi satu-satunya sumber aturan yang jelas adil bagi seluruh umat manusia bahkan seluruh makhluk hidup di dunia. Ajaran Islam terlahir dari Sang Pencipta alam semesta dan seisinya, sehingga Dia-lah yang mengetahui apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk bagi setiap hambaNya.

Allah SWT berfirman:

“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah...” (QS. Al-Ma'idah[5]: 49)

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]:50)

Sejatinya Islam telah menawarkan visi dan misi sebagai jalan keluar untuk umat dalam menghadapi problematika kehidupan. Untuk mewujudkan itu semua, kembali pada prinsip awal bahwa sebuah mabda atau ideologi akan berjalan dengan ideal dengan keselarasan fikrah dan thariqah-nya, sehingga fikrah Islam di Tengah-tengah umat harus ditanamkan secara menyeluruh agar umat menyadari metode Islam-lah yang dapat menyelesaikan permasalah kehidupannya. Bahkan tanpa adanya sistem atau aturan dari ideologi lain, umat bisa mendapatkan kemaslahatan. Visi dan tujuan jalan Islam adalah li isti’nafil hayatil Islam, yakni berjuang untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan seluruh hukum-hukumnya dalam naungan institusi politik bernama Khilafah. Keberadaan khilafah di tengah-tengah umat Islam telah terbukti mampu mewujudkan khairu ummah. Bukan hanya satu dua abad, melainkan hingga lebih dari 13 abad.

Dalam sistem Islam, ketakwaan individu yang terbagun di tengah masyarakat, akan membentuk masyarakat yang aware dengan perihal haq dan bathil sehingga kesadaran untuk ber-amar ma’ruf nahi munkar terhadap sesame umat maupun penguasa juga akan terbangun. Dan Negara-pun turut andil dalam menjaga kedua level tersebut berjalan karena negara diatur berdasarkan syari’at Islam. Hukum Islam-pun ditegakkan tanpa pandang bulu, sehingga wajib seluruh umat di bawah kepemimpinan Khilafah mematuhi aturan negara. Dari sinilah Islam rahmatan lil ‘alamin itu akan terasa oleh seluruh umat, baik Muslim maupun non-Muslim.

Wallahu’alam.