Jakarta, pjminews.com- — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Jatinegara menggelar Halal Bihalal (Halbil) dengan tema "Meneguhkan Ukhuwah,Menguatkan Peran Ulama di Tengah Masyarakat'

Kegiatan Ahad sore, 23 Syawal 1447 bertepatan tanggal 12 April 2026  di sekretariat MUI Kecamatan Jatinegara Jl Pancawarga IV RT 06/04 no 32 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara .

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, dengan menghadirkan anggota DPRD DKI Jakarta, DR Abdurahman Suhaemi,Lc,MA serta dihadiri tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Ketua MUI Kecamatan Jatinegara Drs KH Akmal Shiddieq,SQ,MA menegaskan pentingnya momentum Halal Bihalal sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara ulama dan umara dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius.

Dalam kesempatan tersebut, DR Abdurahman Suhaemi,LC,MA yang merupakan Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D dari Fraksi PKS mengatakan saya selaku anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah 4 periode mempunyai tagline Quick Respon ,artinya kalo ada warga yang menyampaikan keluhan saya berusaha secepat nya menyelesaikan masalah tersebut ,lebih lanjut Abdurahman Suhaimi menyampaikan materi bertajuk “Peningkatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Produk Hukum Daerah.” Ia menekankan bahwa peran DPRD tidak hanya dalam pembentukan regulasi, tetapi juga memastikan implementasi kebijakan daerah berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

“Fungsi pengawasan menjadi sangat penting agar setiap produk hukum daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat serta dijalankan secara optimal oleh eksekutif,” ujarnya di hadapan para peserta.

Acara ini juga dihadiri oleh Diki Wijaya selaku Lurah Cipinang Besar Selatan, jajaran pengurus MUI Kecamatan Jatinegara, serta berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan peran keagamaan dan sosial di wilayah tersebut.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin solid antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta kehidupan sosial yang rukun dan berkeadaban.(pp/AW)