Jakarta — Perubahan lanskap keamanan global menuntut Indonesia memperkuat pendekatan pertahanan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan militer konvensional, tetapi juga mencakup teknologi, industri, ekonomi, diplomasi, dan inovasi.

Kebutuhan tersebut menjadi relevan di tengah wacana perubahan susunan Kabinet Merah Putih, termasuk kemungkinan pergantian Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan). Sejumlah nama mulai dikaitkan dengan posisi tersebut, salah satunya profesional industri pertahanan Norman Joesoef.

Norman merupakan CEO Republikorp yang telah lama berkecimpung dalam sektor industri pertahanan dan teknologi strategis. Pengalamannya di sektor tersebut membuat namanya dipandang memiliki keterkaitan dengan agenda penguatan industri pertahanan nasional.

Meski demikian, berbagai nama yang beredar terkait posisi Wamenhan belum dapat dipastikan sampai adanya keputusan resmi Presiden. Penetapan wakil menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menyusun struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan kabinet.

Peneliti pertahanan dan intelijen Wawan H Purwanto berpandangan bahwa tantangan pertahanan saat ini membutuhkan figur yang mampu memahami persoalan secara lebih luas.

“Pertahanan nasional sekarang tidak bisa dilihat hanya dari aspek militer. Ada teknologi, industri, ekonomi, diplomasi, informasi, hingga perkembangan geopolitik yang semuanya saling berkaitan,” ujar Wawan di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Menurutnya, karakter ancaman yang berkembang menjadi semakin kompleks membuat pemerintah membutuhkan kombinasi kompetensi dalam mengelola sektor pertahanan.

Pendekatan Multidisiplin Semakin Dibutuhkan

Wawan menjelaskan bahwa perang hibrida dan asimetris telah memperluas bentuk persaingan antarnegara. Konflik tidak selalu berlangsung melalui konfrontasi bersenjata, tetapi dapat muncul melalui serangan siber, manipulasi informasi, tekanan ekonomi, gangguan rantai pasok, hingga pemanfaatan teknologi strategis.

Situasi tersebut membuat pengelolaan pertahanan membutuhkan perspektif lintas sektor.

“Ancaman hibrida menuntut kemampuan membaca persoalan dari berbagai sisi. Pemahaman militer tetap fundamental, tetapi harus diperkuat dengan penguasaan teknologi, ekonomi pertahanan, industri, serta kemampuan membaca dinamika internasional,” katanya.

Dalam kerangka itu, menurut Wawan, kehadiran figur dari kalangan sipil-profesional tidak perlu dipertentangkan dengan peran militer.

Keduanya justru dapat ditempatkan sebagai bagian dari satu ekosistem pertahanan yang saling melengkapi. Pengalaman militer dibutuhkan untuk memahami aspek operasional dan strategis pertahanan, sementara profesional dari sektor teknologi dan industri dapat memberikan perspektif terkait inovasi, produksi, investasi, serta perkembangan teknologi pertahanan.

Penguatan Industri Pertahanan Menjadi Agenda Strategis

Wawan menilai pembangunan industri pertahanan nasional merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan kemandirian pertahanan.

Indonesia, kata dia, tidak cukup hanya meningkatkan kemampuan pengadaan alutsista. Negara juga perlu membangun ekosistem industri yang mampu menghasilkan teknologi, memperkuat riset, mencetak sumber daya manusia, dan memastikan keberlanjutan rantai pasok.

“Industri pertahanan harus dipandang sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Yang dibangun bukan hanya produknya, tetapi juga teknologi, SDM, riset, manufaktur, dan ekosistem industrinya,” ujarnya.

Karena itu, pengalaman seseorang di sektor industri pertahanan dapat menjadi modal strategis. Namun, pengalaman tersebut harus dibarengi pemahaman mengenai kepentingan nasional serta mekanisme pengambilan kebijakan di pemerintahan.

Kapasitas Lebih Penting daripada Usia

Mengenai peluang figur muda untuk menempati posisi strategis di bidang pertahanan, Wawan menilai usia tidak seharusnya menjadi parameter utama.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang sangat cepat justru membuat regenerasi menjadi kebutuhan. Generasi muda dinilai memiliki peluang untuk membawa pendekatan baru dalam memahami teknologi, inovasi, serta perubahan industri pertahanan global.

“Yang harus menjadi ukuran adalah kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kemampuan strategis. Usia bukan persoalan sepanjang kapasitas yang dimiliki memang memadai,” tutur Wawan.

Ia menambahkan, posisi Wamenhan membutuhkan kemampuan berpikir holistik. Seorang pejabat di posisi tersebut harus mampu memahami keterkaitan antara aspek pertahanan dengan politik, ekonomi, sosial, teknologi, serta hukum internasional.

Dengan perspektif tersebut, figur profesional seperti Norman Joesoef dinilai dapat menjadi salah satu contoh bahwa sektor pertahanan membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin keahlian. Namun, kelayakan setiap figur tetap harus dilihat berdasarkan rekam jejak dan kapasitasnya secara menyeluruh.

Menunggu Keputusan Presiden

Wacana pergantian Wamenhan pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pergantian pejabat, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk melihat kembali kebutuhan pertahanan Indonesia dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

Kombinasi antara kekuatan militer, industri pertahanan, teknologi, riset, diplomasi, dan sumber daya manusia menjadi semakin penting dalam membangun sistem pertahanan yang adaptif.

Apabila pemerintah nantinya memilih figur sipil-profesional untuk menduduki posisi Wamenhan, tantangan yang dihadapi bukan sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan memastikan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperkuat kepentingan strategis nasional.

Sementara itu, seluruh keputusan mengenai komposisi kabinet dan jajaran wakil menteri tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Publik masih menunggu apakah wacana tersebut akan berujung pada perubahan konkret dalam struktur Kementerian Pertahanan.