JAKARTA — Perdebatan mengenai keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dinilai perlu dilihat secara lebih utuh. Deputy IV Badan Komunikasi (Bakom) RI, Ulta Levenia, meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan urutan pemberitaan tanpa melihat rangkaian langkah pemerintah sebelum keberangkatan Presiden.

Menurut Ulta, persoalan utama bukan semata-mata ke mana Presiden pergi, melainkan apa yang telah dilakukan pemerintah sebelum agenda luar negeri tersebut berlangsung.

“Kalau hanya melihat Presiden berangkat ke Rusia, lalu menyimpulkan bahwa beliau meninggalkan persoalan karhutla, itu kesimpulan yang terlalu sederhana. Lihat dulu apa yang dilakukan sebelum keberangkatan,” ujar Ulta Levenia di Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Ia menjelaskan, Presiden sebelumnya telah turun langsung ke Kalimantan Barat pada 22 Agustus 2026 untuk melihat kondisi wilayah terdampak karhutla. Dari Kubu Raya, Presiden kemudian memimpin rapat penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Rapat tersebut sekaligus memperkuat koordinasi lintas institusi dengan pembagian tanggung jawab berdasarkan wilayah. Panglima TNI dan Kapolri menangani Kalimantan Barat, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bertanggung jawab di Kalimantan Tengah, sementara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) memimpin penanganan di Kalimantan Selatan.

“Yang dibangun bukan hanya respons sesaat, tetapi struktur komando yang jelas. Ketika struktur itu sudah berjalan, penanganan di lapangan dapat terus berlangsung meskipun Presiden menjalankan agenda kenegaraan lainnya,” kata Ulta.

Pemerintah juga mengerahkan berbagai sumber daya, mulai dari personel TNI dan Polri, pesawat dan helikopter, kendaraan pemadam kebakaran hingga alat berat untuk mendukung upaya pengendalian karhutla.

Ulta menyebut data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) juga perlu dibaca secara kronologis. Titik panas dilaporkan mencapai puncak pada 29 Agustus 2026, kemudian menunjukkan kecenderungan menurun.

Bahkan pada 1 September pagi, Presiden masih menerima laporan perkembangan penanganan karhutla dari Panglima TNI dan Kapolri. Pada periode tersebut pemerintah turut mengirim tambahan 100 unit mobil pemadam kebakaran dan 15 ekskavator ke sejumlah wilayah terdampak.

Presiden kemudian bertolak ke Rusia pada malam hari untuk menghadiri forum ekonomi internasional di Vladivostok.

Bagi Ulta, rangkaian waktu tersebut penting agar publik tidak terjebak pada narasi yang memisahkan agenda luar negeri Presiden dari penanganan persoalan dalam negeri.

“Keberangkatan Presiden bukan berarti penanganan karhutla berhenti. Sistemnya sudah dibangun, komando sudah berjalan dan sumber daya negara tetap bekerja di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Ulta menilai agenda Presiden di Vladivostok memiliki kepentingan strategis bagi Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral, termasuk pembahasan percepatan perjanjian dagang dengan Eurasian Economic Union (EAEU), kerja sama sektor pupuk, benih unggul, energi serta peluang perluasan pasar bagi produk Indonesia.

Ia menegaskan, tanggung jawab seorang kepala negara tidak hanya berada pada satu persoalan dalam satu waktu.

“Presiden harus mampu memastikan persoalan di dalam negeri ditangani sekaligus menjalankan kepentingan Indonesia di tingkat internasional. Itu bukan pilihan antara dalam negeri atau luar negeri, tetapi dua tanggung jawab yang harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Ulta juga mengajak media dan masyarakat tetap kritis terhadap pemerintah. Namun, kritik menurutnya harus dibangun dari informasi yang lengkap agar tidak berubah menjadi kesimpulan yang menyesatkan.

“Pemerintah tentu boleh dan harus dikritik ketika ada kekurangan. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari fakta yang lengkap. Jangan sampai penderitaan masyarakat akibat karhutla hanya digunakan untuk membangun satu kesimpulan politik tanpa melihat seluruh kronologi,” katanya.

Ia berharap pemberitaan mengenai karhutla tetap menempatkan kepentingan masyarakat terdampak sebagai perhatian utama, bukan sekadar menjadikannya arena pertarungan narasi politik.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat terlindungi, api terkendali dan negara hadir. Kritik silakan, pengawasan harus terus dilakukan, tetapi mari gunakan fakta sebagai pijakannya,” pungkas Ulta.