Jakarta, pjminews.com-Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) menyatakan keprihatinan atas perkembangan kehidupan bernegara, khususnya  kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri. IKADI meminta kasus tersebut segera dituntaskan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum IKADI Dr. KH. Ahmad Kusyairi Suhail, MA, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers persiapan Musyawarah Nasional (Munas) IV IKADI di Gedung Pimpinan Pusat (PP) IKADI, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Kusyairi menegaskan, IKADI selama ini berada bersama pemerintah dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, dukungan tersebut tidak menghilangkan kepedulian organisasi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

”Penanganan kasus penyadapan harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum. Persoalan tersebut  akan menjadi salah satu materi pembahasan dalam Munas IV IKADI nanti,” ujar  Kyai Kusyairi.

Selain kasus penyadapan, IKADI juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap ulama dari tindakan penghinaan, intimidasi, dan ancaman. Perhatian ini antara lain dilatarbelakangi sejumlah kasus penghinaan terhadap pendakwah, termasuk Ustaz Abdul Somad (UAS) dan Ustaz Adi Hidayat (UAD).

IKADI memandang ulama dan dai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sehingga kehormatan, keamanan, dan kebebasan mereka dalam menyampaikan dakwah perlu mendapatkan perlindungan.

Dalam konferensi pers tersebut, Kusyairi didampingi Ketua Panitia yang juga Sekretaris Jenderal IKADI Dr. KH. Khairan M. Arif, MA., M.Ed., serta Bendahara Umum KH. M. Aniq Syahuri, Lc.

Konsolidasi

Munas IV IKADI akan diselenggarakan pada 20–22 November 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Mengangkat tema "Sinergi IKADI dalam Mewujudkan Umat Berdaulat dan NKRI Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini mengusung tagline "IKADI Berdaya, Umat Berdaulat, Indonesia Kuat".

Munas merupakan forum permusyawaratan tertinggi IKADI yang menjadi momentum evaluasi, konsolidasi, dan transformasi organisasi. Sejumlah agenda penting akan dibahas, antara lain perubahan dan pengesahan AD/ART, pemilihan Ketua dan anggota Dewan Syura, serta pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PP IKADI.

Selain agenda organisasi, forum ini juga akan membahas berbagai persoalan aktual umat dan bangsa untuk menghasilkan rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut diharapkan tidak hanya menyangkut pembinaan spiritual, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, kepedulian sosial, perlindungan ulama, dan penguatan kehidupan kebangsaan.

Munas IV akan diikuti sekitar 500 peserta, terdiri atas 380 perwakilan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD), serta 120 peserta dari unsur Dewan Syura dan Pengurus Pusat. Panitia juga menargetkan sekitar 5.000 orang hadir meramaikan rangkaian kegiatan.

Rekor MURI

Menjelang Munas, IKADI telah menyelenggarakan sejumlah program pra-Munas di tingkat nasional, wilayah, dan daerah. Di antaranya Lomba Dakwah Digital Nasional IKADI (LDDNI), Majelis Qur'an IKADI (MQI), serta Pelatihan 10.000 Khatib.

Pelatihan khatib yang dilaksanakan serentak pada 27 Oktober 2026 itu diikuti lebih dari 10.000 peserta dari berbagai PW dan PD IKADI di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut memperoleh penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam kategori "Pelatihan Khatib Indonesia (Serentak Peserta Terbanyak)".

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas khatib dalam menyampaikan pesan keislaman, kemasyarakatan, dan kebangsaan secara berkualitas serta relevan dengan perkembangan zaman.

IKADI juga menggelar program santunan dengan target 1.000 anak yatim. Kegiatan tersebut masih berlangsung di berbagai daerah hingga menjelang Munas.

Selama Munas, panitia turut menyiapkan seminar nasional, seminar internasional, bazar rakyat dan UMKM, serta kegiatan sosial dan keumatan.

IKADI berharap Munas IV menjadi ruang memperkuat kolaborasi antara dai, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media, dan seluruh elemen bangsa. Melalui forum ini, IKADI ingin memastikan dakwah tidak berhenti pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga hadir sebagai kekuatan moral, sosial, dan kebangsaan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.***(pjmi/IL)

Video Terkait: