
Keterangan Gambar : Sumber Foto : (ilustrasi/diolah dengan AI/PP)
Oleh : Lalu Zulkifli
(Advokat).
Rechsstaat.
(Indonesia Negara Hukum)
Putusan MA terhadap mantan Wakil Presiden Gibran telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yg dalam bahas hukum Belanda disebut incracht van gewijsde. Karena itu secara implicatio iuris (implikasi hukum) berlakulah asas hukum universal res judicata pro veritate habitur, yg maksudnya adalah "apa yg diputus oleh hakim harus dianggap benar dan wajib dipatuhi sampai ada putusan lain yg membatalkannya."
Apabila putusan MA RI itu tidak dilaksanakan, maka pihak yg tidak melaksanakannya telah melakukan contempt of court (penghinaan pengadilan) dalam bentuk scandalising the court (menyerang integritas dan imperialitas pengadilan) dan disobidience of law (pembangkangan hukum).
Penerimaan pengunduran diri wapres Gibran yg diterima oleh MPR adalah bentuk PENYELUNDUPAN HUKUM TATA NEGARA (CONSTITUTIONAL EVASION/wetsontduiking) dan pembangkangan hukum karena dalam rasio decidendi Putusan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi RI, Wapres Gibran telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Perbuatan melawan hukum Wapres Gibran, inheren dengan perbuatan tercela (Pasal 7A UUD 1945) yg menurut semua Mazhab Hukum merupakan perbuatan manipulatif, Mala Prohibita (dilarang undang-undang), mala in se (perbuatan buruk yg merusak moral sejak awal), dan merusak kepercayaan publik (social trust).
Dalam Tatanan Hukum Tata Negara kita (kasus Wapres Gibran), MPR RI tidak boleh menerapkan Pasal 8 ayat (1) UUD 1945, karena norma pasal 7A UUD 1945 yakni perbuatan tercela telah memenuhi syarat bagi MPR atas usulan DPR untuk melakukan impeachment/pemakzulan/pendakwaan/penuntutan, kecuali tidak pernah ada Putusan MK RI dan MA RI.
_______
Kepada Yth Bapak Presiden,
Para pendiri negara kita menghendaki bahwa rechsstaat itu lebih mulia dibandingkan persahabatan dan perjanjian politik apapun.
Bung Karno memiliki sahabat satu guru dan satu kamar tidur yg bernama Sekarmadji Maridjan (SM) Kartosoewirdjo.
Mereka bukan saja bersahabat kental dan satu guru, SM Kartosuwiryo menurut keterangan SUKARNI (motor penggerak pembacaan Proklamasi) dan AHMAD SUBARDJO (anggota BPUPKI), Bahwa Bung Karno menyusun naskah proklamasi kemerdekaan RI didasarkan pada bayang-bayang konsep proklamasi dari SM Kartosoewirdjo.
SM Kartosuwiryo juga adalah aktivis organisasi pergerakan nasionalisme Indonesia di Jong Java dan Jong Islamiten Bond (JIB) serta sebagai pelaku sejarah dalam gerakan pemuda SUMPAH PEMUDA, namun demi RECHSSTAAT permohonan Grasi SM Kartosuwiryo ditolak oleh Presiden Soekarno, maka berdasarkan putusan pengadilan tgl 16 Agustus 1960 SM Kartosuwiryo dihukum mati atas tuduhan MAKAR.
Demi tegaknya rechsstaat maka tanpa kecuali siapapun yang mengkhianati NKRI (MAKAR) baik langsung maupun tidak langsung wajib diadili tanpa kecuali termasuk Ketua Umum Partai Politik,
Pak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, M. Reza Chalid, Luhut Binsar Panjaitan, Prof Pratikno, Sri Mulyani, Budiono dan/atau siapapun yg diduga dan terindikasi kuat melakukan penghianatan tertinggi terhadap NKRI (high Treason) wajib diperiksa dan dibawa kemeja pengadilan.
Sebesar apapun jasanya kepada negara (bila ada), bahkan apabila mereka pernah berjuang untuk kemerdekaan NKRI (bila pernah), sebagaimana perlakuan terhadap SM Kartosuwiryo tsb, bila terindikasi atau terbukti maka harus diadili.
_______
Bapak Presiden Yth,
Renungan Sejarah Berdirinya Negara Kita
Dalam sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) tgl 31 Mei 1945, Ki Bagoes Hadikoesoemo (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah 1942-1953) berulangkali mengutip Ayat Al Qur'an sebagai Dinamika Teleologis dan Sovereign Vektor (kedaulatan arah dan tujuan bangsa Indonesia).
Ki Bagoes menyebut ayat Al Qur'an dalam pidatonya: "maka perkenankanlah saya terlebih dahulu akan mendoa: Allahummahdinashsiraatalmustaqiim...dst."
Doa ini yg bapak Presiden sangat sukai dan disampaikan juga pada acara Pembukaan Tanwir dan Milad 114 Muhammadiyah tgl 14 November 2026.
Ki Bagoes juga membaca Al Qur'an surat An Nisa Ayat 5: "Apabila kamu hendak memberi hukum diantara manusia maka haruslah kamu memberi hukum dengan adil."
Liem Koen Hian, anggota BPUPKI dan pendiri organisasi tionghoa Persatuan Bangsa Peranakan (PBP) di Surabaya dalam sidang BPUPKI tsb meyiratkan dorongan pemimpin Indonesia untuk tegas, dalam pernyataannya: "Peperangan itu ada semacam becana yg ditakdirkan Tuhan, tetapi seperti lain-lain bencana tentu akan berakhir, sebab Tuhan tidak mengizinkan bangsa manusia habis sama sekali. Nanti sesudah perang mendirikan dunia baru dengan manusia baru, Hakkoo Ittiu."
Siapapun yg khianat kepada rakyat dan negara, bila diadili dan dihukum mati, Tuhan segera akan berikan orang-orang yang lebih baik.
_______
Bapak Presiden, berdiri tegak didepan hukum dan keadilan.
Apabila Bapak Presiden pernah menandatangani suatu perjanjian dengan pihak yg diduga atau terindikasi melakukan perbuatan jahat, makar dan sejenisnya, maka perjanjian itu TIDAK SAH, sesuai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) ayat 1320 (sebab halalnya sebuah perjanjian).
Prof.Soepomo, dalam sidang BPUPKI menyatakan:
"dalam negara hukum, Individu adalah bagian organik dari staat yg mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelenggarakan kemuliaan staat."
Siapapun yg tidak memuliakan negara maka mereka tidak memiliki hak untuk dihormati negara.
_______
Bapak Presiden yg kami banggakan,
Prof.Soepomo ( anggota BPUPK) telah memberikan gambaran Fundamental Tata Negara sesuai karakteristik bangsa kita.
Beliau menyatakan:
"Para pejabat negara ialah pemimpin yg bersatu jiwa dengan rakyat. Kepala Desa atau kepala rakyat wajib menyelenggarakan keadilan rakyat dan harus memberi bentuk (Gestaltung) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat."
Mengacu pada pidato ini, mengindikasikan bahwa Sistem Tata Negara Kita harus diperbaiki.
Wassalam.
Indonesia, 15 November 2026.









LEAVE A REPLY